Ketentuan Penunjukan Plh dan Plt di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014

Berikut kutipan salinan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penunjukan Plh dan Plt di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.   bahwa dalam rangka tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai pelaksana harian dan pelaksana tugas;

b.   bahwa belum adanya pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu disusun pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.   Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4.   Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

5.   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6.   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.   Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.   Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

3.   Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pejabat struktural yang berhalangan sementara.

4.   Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Struktural yang lowong.

Pasal 2

Pejabat struktural yang berwenang harus menunjuk Pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:

a.   Pelaksana Harian Jabatan Struktural, jika terdapat pejabat struktural yang berhalangan sementara; atau

b.   Pelaksana Tugas Jabatan Struktural, jika terdapat Jabatan Struktural yang lowong.

BAB II

UNIT ESELON I

Bagian Kesatu

Pelaksana Harian

Pasal 3

(1)  Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut.

(2)  Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 4

(1)  Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Sekretaris Unit Eselon I sebagai Pelaksana Harian pimpinan unit eselon I yang berhalangan sementara.

(2)  Dalam hal Sekretaris Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk pejabat struktural eselon II yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Pasal 5

(1)  Pelaksana Harian bagi pejabat struktural eselon II, pejabat struktural eselon III, atau pejabat struktural eselon IV yang berhalangan sementara di lingkungan Unit eselon I ditunjuk oleh atasan langsung.

(2)  Pelaksana Harian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah di lingkungan pejabat struktural yang berhalangan sementara.

Bagian Kedua

Pelaksana Tugas

Pasal 6

(1)  Dalam hal jabatan struktural lowong, ditunjuk Pelaksana Tugas dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural yang lowong tersebut.

(2)  Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas diterbitkan.

(3)  Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 7

Menteri menunjuk salah satu pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural pimpinan unit eselon I yang lowong.

Pasal 8

(1)  Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural eselon II, Jabatan Struktural eselon III, dan Jabatan Struktural eselon IV yang lowong, ditunjuk oleh pimpinan unit eselon I.

(2)  Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat.

BAB III

KANTOR WILAYAH

Bagian Kesatu

Pelaksana Harian

Pasal 9

(1)  Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut.

(2)  Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 10

(1)  Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah yang berhalangan sementara.

(2)  Dalam hal Kepala Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk salah satu Kepala Divisi yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Pasal 11

(1)  Pelaksana Harian bagi pejabat struktural eselon II.b, pejabat struktural eselon III, atau pejabat struktural eselon IV yang berhalangan sementara di lingkungan Kantor Wilayah ditunjuk oleh atasan langsung.

(2)  Pelaksana Harian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah di lingkungan pejabat struktural yang tidak dapat melaksanakan tugas sementara.

Bagian Kedua

Pelaksana Tugas

Pasal 12

(1)  Dalam hal Jabatan Struktural lowong, ditunjuk Pelaksana Tugas dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Struktural yang lowong tersebut.

(2)  Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas diterbitkan.

(3)  Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 13

(1)  Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural Kepala Kantor Wilayah yang lowong dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut.

(2)  Dalam hal Kepala Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk salah satu Kepala Divisi yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Pasal 14

(1)  Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural eselon II.b, Jabatan Struktural eselon III, dan Jabatan Struktural eselon IV yang lowong, ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

(2)  Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Pelaksana Harian

Pasal 15

(1)  Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut.

(2)  Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 16

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Divisi Administrasi atas nama Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk:

a.   pejabat struktural teknis yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan;

b.   Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis eselon II; atau c. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis eselon III atau eselon IV, sebagai Pelaksana Harian pimpinan unit pelaksana teknis yang berhalangan sementara.

Pasal 17

(1)  Pelaksana Harian bagi pejabat struktural eselon III, pejabat struktural eselon IV, atau pejabat struktural eselon V yang berhalangan sementara di lingkungan Unit Pelaksana Teknis ditunjuk oleh atasan langsung.

(2)  Pelaksana Harian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah di lingkungan pejabat struktural yang berhalangan sementara.

Bagian Kedua

Pelaksana Tugas

Pasal 18

(1)  Dalam hal Jabatan Struktural lowong, ditunjuk Pelaksana Tugas dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Struktural yang lowong tersebut.

(2)  Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas diterbitkan.

(3)  Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Divisi Administrasi atas nama Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk:

a.   pejabat struktural teknis yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan;

b.   Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis eselon II; atau

c.   Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis eselon III atau eselon IV, sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural pimpinan unit pelaksana teknis yang lowong.

Pasal 20

(1)  Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural eselon III, Jabatan Struktural eselon IV, dan Jabatan Struktural eselon V yang lowong, ditunjuk oleh pimpinan unit pelaksana teknis.

(2)  Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 21

(1)  Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas memiliki kewenangan yang sama dengan Pejabat struktural yang berhalangan sementara atau Jabatan Struktural yang lowong, kecuali:

a.   mengambil kebijakan yang bersifat substansial yang berdampak kepada anggaran;

b.   menetapkan keputusan yang bersifat substansial;

c.   menjatuhkan hukuman disiplin;

d.   memberikan penilaian kinerja terhadap Pegawai; dan

e.   mengambil kebijakan yang mengikat lainnya.

(2)  Dalam hal kewenangan pejabat definitif yang berhalangan sementara atau kewenangan yang muncul dari Jabatan Struktural yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pejabat satu tingkat lebih tinggi dari pejabat definitif yang bersangkutan.

Baca di sini : Kewenangan Plh dan Plt Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal : 5 Februari 2016

Pasal 22

(1)  Setiap kewenangan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Harian wajib di koordinasikan terlebih dahulu dengan atasan dari atasan langsung.

(2)  Setiap kewenangan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas wajib di koordinasikan terlebih dahulu dengan atasan langsung.

Pasal 23

(1)  Pelaksana Harian diberikan pelimpahan kewenangan sementara pejabat definitif yang berhalangan, sampai pejabat definitif tersebut kembali bertugas.

(2)  Pelaksana Tugas diberikan pelimpahan kewenangan jabatan definitif yang lowong, sampai jabatan definitif yang lowong tersebut diangkat pejabat definitifnya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 24

(1)  Pelaksana Harian melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pejabat struktural yang berwenang menunjuk dengan tembusan kepada pejabat definitif yang berhalangan tersebut.

(2)  Pelaksana Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan langsung dari Jabatan Struktural yang lowong dengan tembusan kepada pejabat definitif yang telah menduduki jabatan lowong tersebut.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak mendapatkan tunjangan dan/atau fasilitas dari melaksanakan jabatan sebagai Pelaksana Harian dan/atau Pelaksana Tugas.

Pasal 26

Pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu hanya dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Harian untuk:

a.   jabatan struktural eselon IV pada unit eselon I, Kantor Wilayah atau unit pelaksana teknis yang tidak memiliki jabatan struktural eselon V; atau

b.   jabatan struktural eselon V pada unit pelaksana teknis.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa penunjukan berakhir atau karena pengangkatan pejabat struktural yang definitif.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Download/unduh selengkapnya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penunjukan Plh dan Plt di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014 silahkan klik di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua... aamiin...