Panduan / Cara Verifikasi Wilayah (Verwil) SMK Untuk Usulan Bantuan Sekolah Menengah Kejuruan

Verifikasi Wilayah adalah kegiatan pembaharuan, pemeriksaan, dan validasi data/usulan kebutuhan SMK yang dilaksanakan secara terpadu. Verifikasi wilayah sebagai bahan untuk:

1. Penyusunan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK.

2. Sebagai dasar perencanaan anggaran 1 (satu) tahun berikutnya (perencanaan T-1);

3. Pertmbangan penetapan bantuan di Direktorat Pembinaan SMK.

Verifikasi yang semula dilakukan pada setap program bantuan, diubah menjadi verifikasi wilayah yang mencakup keseluruhan bantuan yang berbasis data SMK di Kabupaten/Kota.

Penerapan konsep Verifikasi wilayah diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan Verifikasi pada lokasi yang sama, karena 1 (satu) kali Verifikasi telah menjangkau untuk seluruh program bantuan.

Skema Verifikasi Wilayah (Verwil) SMK

1.   Sekolah Login dengan menggunakan akun DAPODIK http://psmk.kemdukbud.go.id/verwil

2.   Sekolah memperbarui data sekolahnya dan melengkapi dokumen terkait usulan (misal : foto lahan, foto kerusakan dan lain-lain)

3.   Berkoordinasi dengan TIM Verifikasi Wilayah DITPSMK untuk mendapatkan akses Khusus Ketua MKKS.

4.   Mengunduh dan mencetak data inputan sekolah untuk diparaf masing-masing sekolah dan tanda tangan Ketua MKKS pada bagian bawah.

5.   Me-scan hasil cetakan dan melampirkannya pada proses pengajuan pengesahan ke Dinas Provinsi secara online melalui aplikasi.

6.   Berkoordinasi dengan TIM Verifikasi Wilayah DITPSMK untuk mendapatkan akses Khusus Dinas Provinsi.

7.   Me-review usulan dari sekolah masing-masing kab/kota di wilayahnya

8.   Mengunduh dan mencetak lampiran yang di lampirkan oleh ketua MKKS pada saat pengajuan pengesahan dan memberikan tanda tangan KADIS/KABID

9.   Me-scan cetakan yang sudah ditanda tangani oleh KADIS/KABID untuk di lampirkan pada proses persetujuan pengesahan dalam aplikasi.

10. Melakukan pengolahan data dan menganalisa data usulan berikut pengesahan untuk di teruskan ke dalam proses pengusulan bantuan di masing-masing Subdit teknis.

Referensi artikel : Kebijakan dan Program Pembinaan SMK